Minggu, 21 April 2013

SMK Bukan Pusat Industri



Dinas Pendidikan Jawa Tengah mengingatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) bukan sebagai pusat industri meski menghasilkan berbagai produk unggulan, termasuk mobil yang dinamai Esemka.

Kepala Disdik Jateng Kunto Nugroho HP di Semarang, Jumat, mengatakan, sesuai tujuannya SMK sebagai pusat pendidikan dan pelatihan serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Hal itu diungkapkannya menanggapi wacana pengembangan mobil Esemka buatan anak-anak SMK menjadi mobil nasional. Ia menjelaskan, mobil itu salah satu dari ratusan produk unggulan yang dihasilkan siswa SMK.

Ia menjelaskan, pendidikan SMK ditujukan mengembangkan iptek itulah kemudian yang menjadikan siswanya menghasilkan beragam produk unggulan, salah satunya mobil Esemka yang saat ini ramai diperbincangkan.

Setidaknya ada 424 program keahlian yang dikembangkan di SMK, mulai bidang otomotif dengan mengembangkan mobil segala model, kemudian bidang pertanian dengan beragam inovasi untuk pengembangan pertanian, katanya.

Namun, katanya, SMK bukan menjadi pusat industri, meski produk-produk unggulan yang dibuat siswa SMK itu akhirnya diminati oleh pasar, misalnya banyak menerima pesanan produk.

SMK bukanlah pusat industri, kalau kemudian produk yang dihasilkan anak-anak SMK itu diminati pasar dan industri, ya biarlah industri nanti yang bergerak. SMK tetap menjadi pusat pengembangan iptek, katanya.

Pakar mesin automotif Universitas Negeri Semarang Wirawan Sumbodo membenarkan bahwa SMK sebagai lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan kalangan industri untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkannya.

Seharusnya lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah bekerja sama. SMK tidak mungkin dibiarkan berjuang sendiri untuk melakukan pengembangan iptek, sebab biaya yang diperlukan sangat mahal, katanya.

Ia mencontohkan tentang kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan, industri, dengan pemerintah di Jerman. Sebab, katanya, lembaga pendidikan memang untuk menunjang industri dalam pengembangan iptek.

Sumbodo yang pernah menangani proyek pengembangan Arina, prototipe mobil kecil dari Unnes tersebut mengatakan, pabrikan mobil besar di Jerman kerap menggunakan hasil penelitian lembaga pendidikan untuk produknya.

Saya pernah beberapa kali kunjungan ke Jerman, termasuk melihat proses produksi mobil di pabrikan mobil terkemuka. Ternyata, mobil produksinya menggunakan beberapa komponen hasil penelitian perguruan tinggi, katanya.

Jumat, 19 April 2013

Pemerintah Dorong Inisiatif Siswa SMK



Pemerintah pusat maupun daerah seharusnya menghargai dan mendorong inisiatif dan kreativitas siswa di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.

Karya anak bangsa ini harus diapresiasi. Cobalah hargai. Jangan ditertawakan atau dienyek gitu lho agar mereka tidak patah semangat.
-- Agung Laksono

Lingkungan kondusif harus diciptakan agar kreativitas siswa berkembang seperti yang dilakukan SMKN 2 Surakarta, SMKN 2 Salatiga, SMK Tunas Harapan Pati, SMKN 2 Wonogiri, SMK Jenangan 1 Ponorogo, dan SMK 1 Kediri yang membuat SUV bermesin 1.500 cc dengan nama Kiat Esemka.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai Paparan Program Kemenkokesra Awal Tahun, Rabu (4/1/2012) siang, di Jakarta. Karya anak bangsa ini harus diapresiasi. Cobalah hargai. Jangan ditertawakan atau dienyek gitu lho agar mereka tidak patah semangat, ujarnya.

Bahkan, saran Agung, para siswa SMK harus diajari cara membuat mobil dengan kualitas yang lebih baik dan terjamin keamanannya. Ia berharap karya siswa-siswa SMK itu bisa diproduksi secara massal dan sesuai prosedur melalui kerja sama dengan kalangan industri dan investor.

Jika memungkinkan akan lebih baik lagi jika para siswa SMK membuat mobil berbahan bakar gas sebagai alternatif BBM yang kian mahal. Namun Agung mengingatkan SMK untuk memastikan bahwa seluruh komponen mobil SMK telah lolos uji kelayakan dan berstandar SNI.

Kamis, 18 April 2013

kabar akan di hapusnya SNMPTN di tahun mendatang.







Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, rencana menghapus jalur ujian tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan berlaku tahun 2013 mendatang. Hal itu dilakukan untuk efisiensi waktu dan anggaran, serta sebagai pelecut untuk memperkokoh nilai rapor dan nilai ujian nasional (UN) yang kredibel.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, ke depannya calon mahasiswa tak perlu lagi melaksanakan dua kali ujian. Setelah selesai melaksanakan dan lulus UN, para siswa dapat langsung dipromosikan oleh sekolah untuk ikut SNMPTN melalui jalur undangan.

"Tahun depan tidak perlu lagi (ujian tulis). Kenapa harus dua kali ujian, UN dan ujian tulis SNMPTN," kata Djoko, Selasa (13/3/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Ia mengungkapkan, dihapusnya ujian tulis pada SNMPTN juga dianggap lebih ekonomis dan membantu meringankan beban anggaran pendidikan. Sebab, secara otomatis tak ada lagi kebutuhan anggaran untuk mencetak naskah soal dan jawaban ujian tulis SNMPTN.

Sebagai informasi, tahun lalu anggaran untuk menyelenggarakan SNMPTN mencapai sekitar Rp 30 miliar. Terkait itu, kebutuhan anggaran yang awalnya dialokasikan untuk mencetak naskah soal dan jawaban SNMPTN dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Salah satunya,  rencana menggratiskan pendaftaran SNMPTN mulai 2013.

Selanjutnya, mantan rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga berharap, kebijakan ini dapat dijadikan motivasi untuk mewujudkan nilai rapor dan nilai UN yang kredibel. Seperti diketahui, jalur undangan ditentukan oleh nilai rapor dan nilai UN yang dikombinasikan.

"Jika sudah berjalan tentu kita harus percaya pada nilai rapor dan UN," ujarnya.

Dengan dihapuskannya ujian tulis pada SNMPTN 2013, berarti peluang untuk masuk ke PTN hanya akan melalui dua jalur, yaitu SNMPTN jalur undangan dan jalur ujian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing PTN.

Sejumlah pihak mengaku setuju dengan kebijakan ini. Dengan catatan, nilai rapor dan nilai UN yang dijadikan komponen dalam menentukan jalur undangan dapat disajikan dengan valid dan benar.


Selasa, 16 April 2013

Lingkungan Yang Kondusif Bagi Pendidikan Remaja



Lingkungan Yang Kondusif Bagi Pendidikan Remaja
DBE 3 berupaya agar semakin banyak lingkungan yang kondusif untuk pendidikan sehingga kualitas pendidikan remaja mengalami peningkatan dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai melalui peran aktif pelatih-pelatih inti di tingkat kabupaten, kolaborasi antara sekolah dan lembaga pendidikan non formal target dengan sektor swasta dan komunitasnya (LSM lokal, organisasi kemasyarakatan, dan orang tua) serta melalui replikasi pembelajaran terbaik DBE 3
  1. Kabupaten-kabupaten target mengintegrasi langkah-langkah yang mendukung kegiatan DBE 3 yang berkesinambungan
    • Membantu kesiapan pelatih-pelatih inti di tingkat kabupaten yang dapat membantu kabupaten tersebut meneruskan serta meningkatkan perkembangan maupun penggunaan silabus kecakapan hidup yang terintegrasi melalui pelatihan maupun kegiatan supervisi yang mereka lakukan
    • Membantu kabupaten atau provinsi target dalam mempersiapkan pelatih-pelatih yang akan membantu kabupaten meneruskan dan meningkatkan dukungan teknis dalam hal kecakapan hidup bagi pengelola lembaga pendidikan non formal melalui pelatihan maupun kegiatan supervisi yang mereka lakukan
    • Melakukan advokasi bersama komite DBE di tingkat kabupaten untuk mengalokasikan sumber daya yang dapat melanjutkan serta meningkatkan kegiatan DBE
  2. Memperkuat kemitraan antara pihak swasta, SMP dan lembaga pendidikan non formal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kecakapan hidup remaja
    • Membantu mengembangkan kemitraan antara sektor publik dan swasta di tingkat kabupaten dengan meningkatkan relevansi maupun sumber daya pengembangan kecakapan hidup
    • Menciptakan kemitraan sektor publik dan swasta yang memajukan pendekatan-pendekatan DBE sehingga mengikutsertakan kegiatan maupun wilayah baru
  3. Pengetahuan dan ketrampilan untuk mereplikasi kegiatan DBE 3 secara terpusat dan di tingkat provinsi maupun kabupaten yang bukan wilayah DBE 3
    • Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan untuk menciptakan pendekatan, cara-cara, dan kapasitas untuk mendukung implementasi kurikulum berbasis kompetensi (untuk SMP dan pengelola Paket B) dalam skala yang besar
    • Memfasilitasi pertukaran dan berbagi pembelajaran terbaik (best practices) seputar untuk meningkatkan implementasi kegiatan dan menghasilkan permintaan untuk kegiatan serupa.